Keberhasilan pengungkapan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Nomor PERS-07/KBC.1701/2026 yang diterbitkan pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MA yang diduga berperan sebagai kurir dengan membawa sabu senilai sekitar Rp1,2 miliar.

Kepala Bea Cukai Makassar, Martha, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari hasil analisis intelijen terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur (KUL)–Makassar (UPG). Berdasarkan hasil profiling, petugas mencurigai salah seorang penumpang yang diduga membawa narkotika.

“Kami kemudian melakukan wawancara, pemeriksaan badan (body checking), serta pemeriksaan barang bawaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Martha.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan empat bungkus sabu yang disembunyikan menggunakan metode body strapping. Dua bungkus ditempelkan pada bagian paha depan, sedangkan dua bungkus lainnya disembunyikan di bagian paha belakang untuk mengelabui petugas.

Pengujian awal menggunakan Narcotics Identification Kit (NIK) menunjukkan seluruh paket tersebut positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I.

Keberhasilan operasi ini juga didukung oleh sinergi Bea Cukai dengan Imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan guna dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Dari hasil pengembangan melalui metode controlled delivery, aparat kembali berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku lainnya di Kota Makassar yang masing-masing berinisial P dan MT. Dengan demikian, total tiga orang berhasil diamankan dalam pengungkapan jaringan tersebut.

Ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kini menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bea Cukai memperkirakan keberhasilan pengungkapan kasus ini mampu menyelamatkan sekitar 5.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, negara diperkirakan dapat menghemat anggaran rehabilitasi hingga sekitar Rp7,9 miliar.

Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai bersama Polda Sulawesi Selatan dan seluruh aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan di pintu masuk negara, memberantas penyelundupan narkotika lintas negara, serta melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan narkotika transnasional.

Fokus utama diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, percepatan penguatan DPC di seluruh kabupaten/kota, dan penyelesaian kendala lahan pembangunan desa.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD APDESI Sulsel Wahyudin Mapparenta, S.IP., M.Si usai pelantikan yang dihadiri perwakilan 10 kabupaten/kota, termasuk Bupati Barru.

“Di organisasi ini kita membutuhkan duduk bersama untuk membincang terkait apa-apa saja program yang baik untuk masyarakat desa. Kolaborasi dengan stakeholder pemerintah, baik Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat tetap kita jalankan,” ujar Wahyudin.

*Tiga Skala Prioritas APDESI Sulsel*

1. Menampung Aspirasi dari Desa ke Provinsi

APDESI akan menjadi wadah penampung aspirasi kepala desa mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. “Kita ingin mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat,” jelasnya.

2. Penguatan DPC di 24 Kabupaten/Kota

Saat ini baru 10 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelantikan DPC. Wahyudin berharap 14 kabupaten/kota lainnya segera menyusul agar sinergitas berjalan di seluruh Sulsel. “Harapannya satu visi satu sintesis di setiap kabupaten, sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, media dan semua pihak untuk membawa kemajuan masyarakat desa,” ujarnya.

3. Mencari Solusi Kendala Lahan Pembangunan Desa

Wahyudin menyoroti masih banyak desa yang terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunan. Ia mengusulkan adanya revisi ukuran lahan dari pemerintah pusat. “Selama ini butuh luas 1000 meter. Nanti mungkin bisa diperkecil, misalnya 20×30, tanpa merubah fungsi dan bentuk bangunan. Tujuannya supaya semua desa bisa ada porsinya mendapatkan program,” terangnya.

Wahyudin menegaskan APDESI Sulsel ke depan akan fokus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat desa. “Kita semua harus bekerja sama. Tidak ada kata tidak bekerja sama untuk membangun desa,” tutupnya.

Morowali — Pelayanan transportasi darat kembali mendapat sorotan publik setelah sejumlah penumpang bus antar provinsi milik PO Bintang Asri mengeluhkan keterlambatan perjalanan yang dinilai tidak wajar. Bus dengan rute Morowali menuju Makassar yang berangkat pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 07.00 WITA, dilaporkan baru tiba pada Rabu pagi, padahal biasanya perjalanan hanya memakan waktu sekitar satu hari satu malam.

Menurut keterangan beberapa penumpang, keterlambatan diduga dipicu oleh kondisi kendaraan yang berulang kali mengalami gangguan teknis di tengah perjalanan. Situasi tersebut membuat para penumpang harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian keberangkatan kembali.

“Bus beberapa kali berhenti karena diduga mengalami kerusakan. Penumpang hanya menunggu tanpa penjelasan yang jelas,” ungkap salah satu penumpang kepada media.

Lamanya perjalanan memicu kekecewaan dari keluarga penumpang yang menunggu di tempat tujuan. Salah seorang suami penumpang mengaku kecewa karena istrinya harus berada di perjalanan lebih lama dari jadwal normal tanpa adanya kepastian waktu tiba.

“Kami khawatir karena perjalanan jadi sangat lama. Informasi yang diterima juga minim. Harusnya pihak perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari penumpang lain yang diketahui memiliki keperluan mendesak untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Keterlambatan tersebut dinilai sangat merugikan karena menghambat urusan keluarga yang penting.

Selain soal keterlambatan, beberapa penumpang juga mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang memadai selama bus mengalami hambatan di perjalanan. Mereka berharap perusahaan otobus dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi armada maupun sistem pelayanan kepada penumpang.

Sorotan terhadap peristiwa ini turut datang dari LSM ARMADA yang meminta pemerintah dan instansi terkait turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap operasional perusahaan otobus tersebut. Mereka menilai perusahaan transportasi wajib mengutamakan keselamatan, kelayakan kendaraan, dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

“Jika benar terjadi kelalaian dalam pelayanan maupun kondisi armada, maka perlu ada evaluasi serius hingga pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan LSM ARMADA.

Masyarakat pun berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, mengingat transportasi umum menjadi sarana utama bagi banyak warga yang melakukan perjalanan antar daerah. Keselamatan dan kenyamanan penumpang dinilai harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan angkutan umum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PO Bintang Asri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyebab keterlambatan perjalanan tersebut.

Informasi yang diterima media dari sejumlah penumpang yang ikut dalam perjalanan Bintang Asri dari Morowali menuju Makassar, mengatakan pemicunya adalah kendaraan kerap mogok di tengah jalan.

Keterlambatan tersebut memicu keluhan keras dari sejumlah penumpang dan keluarga penumpang karena perjalanan yang semestinya ditempuh dalam waktu sekitar 1 hari 1 malam justru molor hingga mencapai 3 hari 2 malam.

Ironinya penumpang cuman diberi makan cuman sekali, dan tidak ada kendaraan pengganti yang seakan pihak PO berjudi dengan keselamatan penumpang.

Salah satu keluarga penumpang mengaku sangat keberatan atas lambannya perjalanan bus tersebut. Keluarga penumpang yang tak lain adalah suami dari penumpang menyampaikan kekecewaannya karena istrinya yang berada di dalam bus mengalami keterlambatan tanpa kejelasan pasti.

“Kami sangat keberatan. Harusnya sudah sampai, tapi ternyata sampai berhari-hari di perjalanan. Tidak ada kepastian yang jelas,” ujarnya dengan nada kecewa.

Tidak hanya itu, salah satu penumpang bahkan memiliki kondisi yang sangat mendesak. Penumpang tersebut dikabarkan hendak menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, namun merasa dirugikan akibat keterlambatan perjalanan yang dinilai tidak wajar.

Sementara itu LSM ARMADA meminta kepada instansi pemerintah terkait untuk meninjau ulang izin yang dimiliki oleh PO Bintang Asri atau setidaknya ada sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dalam hal ini pihak PO seharusnya bisa dikenakan denda uang pengganti transport bahkan pencabutan izin, mengingat ini murni dari pihak PO yang tidak cermat dan mengutamakan kepentingan, kenyamanan hingga keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa layanan transport, tambahnya.

Selain itu, peristiwa ini pun menuai sorotan dari beberapa elemen masyarakat yang meminta adanya evaluasi terhadap pelayanan transportasi darat, khususnya perusahaan otobus yang melayani trayek jarak jauh antar provinsi.

Warga menilai keselamatan, kenyamanan, dan kepastian waktu penumpang seharusnya menjadi prioritas utama perusahaan transportasi, bukan justru membuat penumpang terancam di perjalanan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak bus Bintang Asri terkait penyebab keterlambatan tersebut.

Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menerima penghargaan prestisius dari Kapolri atas capaian Peringkat I (Satu) Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2025 kategori Pagu Besar tingkat Polri. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Rabu (29/04/2026).

Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Polri, sebagai bentuk evaluasi atas kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian ini menunjukkan kinerja unggul Polda Sulsel dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total 36 Polda di seluruh Indonesia, Polda Sulsel berhasil menempati posisi terbaik dalam kategori pagu besar, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara.

Selain capaian tersebut, dari total 51 Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Sulsel, sebanyak 30 Satker berhasil meraih nilai IKPA 100 atau kategori sempurna. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Sulsel.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta personel yang mengemban fungsi keuangan di masing-masing Satker. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda Sulsel di bawah pimpinan Kabidkeu Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA., turut berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi.

Dengan capaian ini, Polda Sulsel diharapkan mampu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Polri.

MAKASSAR – Kasus dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam publik setelah aparat melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda dalam rentang waktu yang tidak bersamaan. Seorang pria berinisial AB disebut sebagai sosok kunci, setelah dua kali diamankan dalam kasus serupa.

Penangkapan pertama terjadi pada tahun 2024 di sebuah galangan kapal. Sementara itu, penangkapan kedua berlangsung pada Minggu, 26 April 2026, menjelang waktu magrib. Dalam operasi terbaru tersebut, aparat menyita sekitar 13.000 liter bio solar subsidi dari sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan ilegal sebelum didistribusikan ke sektor industri.

Temuan ini memperkuat indikasi adanya praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang diduga telah berlangsung lama dan berjalan secara terorganisir.

Kembalinya nama AB dalam kasus serupa menimbulkan pertanyaan serius: apakah jaringan ini telah diputus, atau justru masih terus beroperasi di balik layar?

Sorotan semakin mengeras setelah munculnya isu dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan tersebut. Informasi yang beredar menyebut adanya pihak dari institusi penegak hukum yang diduga berperan sebagai pelindung atau fasilitator praktik ilegal ini.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang mengonfirmasi dugaan tersebut.

Aparat menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung guna mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini memicu gelombang tuntutan dari publik agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tegas, tanpa pandang bulu. Jika benar terdapat keterlibatan oknum aparat, maka pengungkapan harus dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Hingga kini, publik masih menanti perkembangan lanjutan dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Satu hal yang pasti, perhatian publik tidak akan surut sampai seluruh jaringan di balik dugaan mafia BBM ini benar-benar terungkap.

Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus memberikan pengarahan kepada personel Polres Luwu Utara yang berlangsung di Mako Polres Luwu Utara, Senin (27/04/2026).

Kedatangan Kapolda Sulsel bersama rombongan Pejabat Utama Polda Sulsel disambut langsung oleh Kapolres Luwu Utara AKBP Nugraha Pamungkas, S.I.K., M.H., beserta jajaran dengan prosesi adat berupa pengalungan sarung, penyerahan bucket bunga, serta penampilan tari Padduppa yang dilanjutkan dengan jajar kehormatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tatap muka bersama seluruh personel Polres Luwu Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, perwira staf serta para perwira Batalyon D Pelopor.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Luwu Utara menyampaikan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya yang secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja Kapolda Sulsel ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Selanjutnya, dalam arahannya, Kapolda Sulsel menekankan pentingnya peningkatan kinerja, khususnya dalam penyelesaian perkara agar masyarakat dapat segera memperoleh kepastian hukum. Ia juga menyoroti peran layanan Call Center 110 sebagai garda terdepan dalam pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurutnya, kecepatan, ketepatan, serta sikap humanis petugas dalam merespons setiap laporan masyarakat menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain itu, Kapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga nama baik institusi serta meningkatkan pengawasan melekat (waskat) oleh atasan kepada anggota guna mencegah terjadinya pelanggaran.

“Pelanggaran anggota, terutama penyalahgunaan narkoba, tidak ada toleransi dan akan diproses secara hukum serta sidang etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas Kapolda.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Luwu Utara semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Gelar Operasional Triwulan I Tahun 2026 Polda Sulsel yang dilaksanakan di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta Kapolres jajaran. Gelar operasional ini menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan operasi kepolisian selama Triwulan I di wilayah hukum Polda Sulsel, guna mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menekan angka kejahatan serta gangguan kamtibmas.

Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel atas dedikasi dan kerja keras dalam pelaksanaan berbagai operasi kepolisian, khususnya dalam mendukung pengamanan kegiatan masyarakat dan perayaan hari-hari besar.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel yang telah sukses melaksanakan kegiatan operasi-operasi kepolisian yang sangat membantu dalam mengamankan berbagai agenda masyarakat,” ungkap Kapolda.

Selanjutnya Kapolda Sulsel juga berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kinerja operasional melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan serta pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah, serta terus tingkatkan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayah hukum masing-masing,” tutup Kapolda.

Melalui gelar operasional ini, diharapkan seluruh satuan kerja dan kewilayahan di jajaran Polda Sulsel dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Makassar – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Wakapolda Sulsel) Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulsel Tahap I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (09/04/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta seluruh Kapolres jajaran.

Dalam pemaparannya, Irwasda Polda Sulsel menyampaikan bahwa pelaksanaan audit kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perencanaan dan pengorganisasian telah dilaksanakan dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun kegiatan lainnya.

Audit ini juga mencakup evaluasi di bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, logistik, serta anggaran dan keuangan pada masing-masing satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Sulsel. Melalui audit ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam aspek manajerial, sekaligus memberikan masukan melalui asistensi dan konsultasi guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakapolda Sulsel menegaskan bahwa kegiatan audit kinerja merupakan bagian penting dalam mengevaluasi sistem kerja organisasi, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian.

“Tanpa perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang tepat, mustahil target dan tujuan strategis dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, audit kinerja ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjamin kualitas serta pengendalian organisasi, bukan untuk mencari kesalahan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja yang telah disusun berjalan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjamin penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Dengan dilaksanakannya audit kinerja ini, diharapkan seluruh jajaran Polda Sulsel dapat terus meningkatkan kinerja serta meminimalisir potensi kesalahan administrasi di masa mendatang, guna mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Gowa, Sulawesi Selatan — 6 April 2026 Potensi sengketa lahan kembali akan mencuat di wilayah Kabupaten Gowa. Sejumlah ahli waris mengaku hak atas tanah mereka diklaim sepihak oleh perusahaan yang disebut telah mengantongi sertifikat resmi. Klaim tersebut dibantah keras oleh pihak keluarga yang menyatakan tidak pernah menjual lahan tersebut kepada pihak manapun.

Salah satu ahli waris, H. Janji, yang merupakan keturunan dari Nakia bin Umara, menegaskan bahwa lahan yang disengketakan merupakan warisan keluarga yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu.

“Tanah ini kami kuasai sejak lama, bahkan sejak tahun 1958. Tidak pernah ada transaksi jual beli dengan pihak perusahaan ataupun pihak lain,” ujar H. Janji kepada wartawan di kawasan Somba Opu.

Keabsahan Sertifikat Dipertanyakan

H. Janji mengaku meragukan keabsahan sertifikat yang diklaim dimiliki perusahaan. Ia mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut, termasuk asal-usul alas hak yang digunakan dalam proses sertifikasi.

Menurutnya, indikasi keterlibatan oknum dalam praktik mafia tanah tidak bisa diabaikan, mengingat fenomena tersebut semakin sering terjadi di berbagai daerah.

“Kami ingin tahu di mana lokasi pasti yang diklaim dalam sertifikat itu, dan dari mana dasar alas haknya. Jangan sampai ada permainan oknum,” tegasnya.

Sebagai bentuk penegasan kepemilikan, pihak ahli waris telah memasang papan informasi di lokasi lahan yang berada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Somba Opu. Klaim tersebut didasarkan pada dokumen rincik lama yang tercatat sejak 1977, dengan riwayat penguasaan sejak 1958.

Ahli Waris Lain Mengaku Alami Hal Serupa

Kasus serupa juga diungkapkan oleh Dg. Nai, yang mengaku sebagai ahli waris dari Dg. Jio. Ia menyebut bahwa lahannya yang memiliki rincik lengkap—termasuk kohir dan persil—ikut diklaim oleh perusahaan yang sama.

Dg. Nai menilai praktik ini sebagai bagian dari dugaan skema mafia tanah yang terstruktur dan merugikan masyarakat kecil.

“Kami punya bukti rincik yang jelas, tapi tiba-tiba diklaim oleh perusahaan dengan alasan sudah bersertifikat. Ini sangat merugikan kami sebagai ahli waris yang sah,” ungkapnya.

Sebagaimana H. Janji, Dg. Nai juga telah memasang papan klaim kepemilikan di lokasi lahannya sebagai bentuk penegasan hak.

Dokumen Lama Jadi Dasar Klaim

Para ahli waris menyebutkan bahwa dasar kepemilikan mereka merujuk pada:

• Penguasaan lahan sejak tahun 1958

• Dokumen rincik tahun 1977

• Bukti kohir dan persil atas nama keluarga (termasuk atas nama Dg. Jio)

Mereka menegaskan tidak pernah melakukan transaksi penjualan kepada pihak perusahaan yang saat ini mengklaim kepemilikan.

Desakan Investigasi dan Perlindungan Hukum

Kasus ini menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia yang kerap melibatkan masyarakat dan korporasi. Para ahli waris mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan secara objektif dan transparan.

Mereka berharap negara dapat hadir sebagai penengah sekaligus pelindung hak masyarakat, guna mencegah konflik yang berpotensi meluas.

“Kami hanya ingin keadilan dan perlindungan hak sebagai warga negara. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata salah satu ahli waris.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang disebut dalam sengketa tersebut belum memberikan keterangan resmi.